Hard News

Contoh Berita Hard News...
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ketika
menghadiri rapat koordinasi regional II
perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013
di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat
(15/3/2013). | KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI
TRISNA
Penulis :
Dian Maharani
Kamis, 25 Juli 2013 | 10:28 WIB
0
0
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo semakin meroket. Elektabilitasnya
seakan tak terbendung dalam survei sejumlah
lembaga. Elektabilitas Jokowi mengalahkan
tokoh-tokoh politik yang sudah lebih dulu
muncul, seperti Aburizal Bakrie, Prabowo
Subianto, bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri.
Terakhir, survei Soegeng Sarjadi School of
Government (SSSG) menempatkan Jokowi
sebagai tokoh terpopuler 2013. Selama ini, saat
ditanya soal kemungkinan "mencapreskan"
Jokowi, PDI Perjuangan selalu menyatakan bahwa
Jokowi akan berkonsentrasi menyelesaikan
tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga
2017.
Kini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Tjahjo Kumolo mengatakan, Jokowi menjadi
bagian yang dipertimbangkan dalam mengambil
keputusan terkait Pilres 2014.
"Lembaga survei bukan salah satu alat untuk
pengambilan keputusan partai. Tapi, nama Jokowi
tetap menjadi bagian yang kami pertimbangkan,"
ujar Tjahjo Kumolo, yang menghadiri rilis survei
SSSG, di Jakarta, Rabu (24/7/2013).
Menurut Tjahjo, PDI-P akan mempertimbangkan
aspirasi masyarakat yang menginginkan Jokowi.
PDI-P harus memikirkan masak-masak tokoh
yang dianggap mampu memimpin Indonesia.
"Saya kira partai yang cerdas tidak akan
meninggalkan apa yang menjadi aspirasi
masyarakat. Partai juga mempunyai komitmen,
jadi memimpin Indonesia loh, bukan memimpin
negara yang kecil," katanya.
Tjahjo mengatakan, PDI-P selalu mencermati
hasil lembaga survei. Lalu, apakah Ketua Umum
PDI-P Megawati Soekarnoputri akan merestui
Jokowi untuk maju dalam pilpres?
"Saya belum bisa komentar karena hasil survei
bukan tolok ukur untuk menentukan keputusan
politik," jawab Tjahjo.
Menurutnya, banyak pertimbangan sehingga PDI-
P belum juga mendeklarasikan capres. PDI-P
melihat geliat perkembangan bangsa dan
masalah-masalah regional, nasional, hingga
internasional. Tjahjo menegaskan, PDI-P tak mau
terburu-buru dan menunggu waktu yang tepat
untuk mendeklarasikan capresnya.